
BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPaluPOLHUKAM
Novalina Minta TPAKD dan TPID Sulteng Perkuat Sinergi, Program Harus Terukur
Penegasan tersebut disampaikan Novalina saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capacity Building Program Kerja TPAKD dan TPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (16/11/2026).
Bidiksulteng.com,PALU – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, M.M., meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat sinergi dalam menghadirkan program kerja yang konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Novalina saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capacity Building Program Kerja TPAKD dan TPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (16/11/2026).
Novalina mengatakan, perluasan akses keuangan dan pengendalian inflasi merupakan dua agenda strategis pembangunan daerah yang saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, TPAKD harus mampu menjadi penggerak perluasan inklusi keuangan, terutama melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak. Upaya tersebut juga perlu didukung penguatan literasi keuangan, pemanfaatan layanan keuangan digital, serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya.
“TPAKD tidak hanya menjalankan kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial, tetapi harus mampu menghadirkan program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pengendalian inflasi, Novalina meminta TPID memperkuat strategi melalui prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan perkembangan cuaca dan potensi gangguan iklim dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Pasalnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi produksi pertanian, aktivitas nelayan, hingga kelancaran distribusi pangan.
Lebih lanjut, Novalina menekankan agar program TPAKD dan TPID saling terhubung dan tidak berjalan secara terpisah. Menurutnya, akses pembiayaan yang memadai bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM dapat mendorong peningkatan produksi serta produktivitas ekonomi daerah.
Di sisi lain, peningkatan produksi dan kelancaran distribusi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Penguatan akses keuangan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Novalina berharap evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja TPAKD dan TPID sepanjang 2026 dapat dilakukan secara objektif. Evaluasi itu diharapkan menjadi dasar dalam menyusun strategi peningkatan indeks akses keuangan daerah, memperkuat sistem pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui kegiatan capacity building.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan yang jelas, target realistis, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.
“Kita harus bekerja berdasarkan data, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Jangan hanya banyak rapat, tetapi kemudian minim tindakan dan aksi nyata. Jangan hanya banyak program, tetapi tidak terukur hasilnya,” tegasnya.
Novalina berharap TPAKD dapat menjadi motor penggerak perluasan akses keuangan masyarakat, sementara TPID menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Sukarna, S.E., M.Sc., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah Evy Mulyani, S.E., Ak., M.B.A., Ph.D., kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pimpinan lembaga perbankan dan jasa keuangan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Sumber : Biro Administrasi Pimpinan
Pewarta : M S G
Editor : Bidiksulteng.com






