
BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPaluPOLHUKAM
RANHAM Generasi VI Perluas Perlindungan HAM Menjadi Sembilan Pilar
Perluasan cakupan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) RANHAM Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Polibu, Kamis (19/11/2026).
Bidiksulteng.com,PALU – Pemerintah terus memperluas cakupan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi VI. Jika sebelumnya berfokus pada empat kelompok sasaran, kini cakupannya diperluas menjadi sembilan pilar yang harus terintegrasi dalam kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah.
Perluasan cakupan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) RANHAM Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Polibu, Kamis (19/11/2026).
Pada RANHAM Generasi V, pemajuan dan perlindungan HAM berfokus pada empat kelompok, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Sementara pada Generasi VI, cakupannya diperluas menjadi sembilan pilar, meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, anti penyiksaan, anti diskriminasi, hak anak, hak penyandang disabilitas, hak perempuan, hak migran, serta pengarusutamaan HAM lintas sektor.
RANHAM Generasi VI tersebut diharapkan dapat diimplementasikan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) dengan melibatkan secara aktif perangkat daerah teknis yang bertanggung jawab terhadap masing-masing pilar.
Sejalan dengan hal itu, Gubernur Sulawesi Tengah melalui Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Dr. Rusmiadi, S.T., S.H., M.Si., mengingatkan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM tidak boleh berhenti pada urusan administrasi maupun sekadar pemenuhan indikator pelaporan.
Ia menegaskan, setiap regulasi dan program pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan serta kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Upaya tersebut diperlukan agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses terhadap hak-hak dasarnya akibat keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, maupun perbedaan latar belakang.
“Kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang dihasilkan, tetapi dari seberapa jauh regulasi tersebut menghadirkan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan perlindungan bagi masyarakat,” pesannya.
Rusmiadi juga menegaskan bahwa pemenuhan HAM telah menjadi bagian dari arah pembangunan Sulawesi Tengah melalui visi Sulteng Nambaso dan implementasi sembilan program BERANI.
Di antaranya melalui program BERANI Cerdas dan BERANI Sehat yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Selain rapat koordinasi RANHAM, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan rapat penyampaian dan finalisasi rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah dari perspektif HAM.
“Semoga melalui forum ini, kita mampu melahirkan rekomendasi yang berkualitas, memperkuat harmonisasi regulasi serta memastikan setiap produk hukum daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan,” harapnya.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah, bagian hukum kabupaten/kota, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sulteng
Pewarta : MSG
Editor : Bidiksulteng.com






