Sulteng Susun Peta Jalan Proklim 2026, Perkuat Pembangunan Rendah Karbon

Bidiksulteng.com,PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pembangunan rendah karbon yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Muhammad Muchlis, M.M., saat mewakili Gubernur Sulawesi Tengah membuka Ekspose Dokumen Peta Jalan Program Kampung Iklim (Proklim) Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Hotel Santika, Senin (12/10/2026).

Muchlis mengatakan, perencanaan pengendalian perubahan iklim perlu disusun berdasarkan kondisi nyata di daerah serta diselaraskan dengan misi ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah, yakni mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan.

Menurutnya, penyusunan peta jalan tersebut perlu menghasilkan arah kebijakan yang jelas, prioritas program yang terukur, serta langkah tindak lanjut yang dapat dilaksanakan.

“Ekspose ini bertujuan menghasilkan rumusan yang jelas, prioritas yang terukur dan langkah tindak lanjut yang dapat dilaksanakan,” ujar Muchlis.

Ia menegaskan, dokumen peta jalan diharapkan menjadi salah satu acuan dalam memperkuat upaya pengendalian perubahan iklim di Sulawesi Tengah agar pelaksanaannya lebih terarah dan berkelanjutan.

Sulteng mendapat dukungan pendanaan iklim internasional

Dalam kesempatan tersebut, Muchlis juga menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah telah memperoleh apresiasi dari Sekretariat Nasional atas dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) pengendalian perubahan iklim.

Selain itu, capaian penurunan emisi daerah disebut turut memperoleh dukungan pendanaan internasional berbasis hasil atau Result-Based Payment (RBP) REDD+ melalui skema Green Climate Fund (GCF) senilai 2,8 juta dolar AS.

Meski demikian, Muchlis mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pengendalian perubahan iklim cepat berpuas diri.

Menurutnya, pengakuan dan dukungan internasional harus menjadi dorongan untuk menjaga konsistensi program serta memastikan komitmen lingkungan diwujudkan melalui tindakan nyata.

“Pengakuan dunia bukanlah garis akhir, melainkan titik tolak untuk membuktikan bahwa komitmen kita tak sekadar diakui, tetapi terus teruji dalam konsistensi dan abadi dalam dampaknya,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, penggiat iklim, dan lembaga nonpemerintah agar upaya menjaga lingkungan tidak berhenti pada pernyataan komitmen, tetapi diwujudkan melalui program yang berkelanjutan dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Libatkan OPD dan pemangku kepentingan

Ekspose Dokumen Peta Jalan Proklim Sulawesi Tengah Tahun 2026 turut dihadiri Program Manager RBP GCF REDD+, Edi Wicaksono.

Hadir pula sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Wahid Irawan, S.STP., M.M.; Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dodot Tinarso, S.Sos., M.T.; serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Andi Irman, S.STP., M.M., M.P.

Kegiatan tersebut juga melibatkan kalangan akademisi, penggiat iklim, dan lembaga nonpemerintah.

Pelibatan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menyelaraskan langkah dalam pelaksanaan program pengendalian perubahan iklim di Sulawesi Tengah.

Melalui penyusunan peta jalan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong agar pembangunan rendah karbon dan pengendalian perubahan iklim menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Sumber : Ro Adpim Setdaprov Sulteng
Pewarta : M S G
Editor : Bidiksulteng.com