BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPaluPOLHUKAM

Dua Pengemudi Ojol Tempuh Perdamaian Lewat Keadilan Restoratif di Palu

Kedua pihak, baik orang yang berhadapan dengan hukum maupun korban, diketahui sama-sama berprofesi sebagai pengemudi ojek online yang menggantungkan kehidupan sehari-hari dari pekerjaan tersebut.

Bidiksulteng.com,PALU – Dua pengemudi ojek online (ojol) yang terlibat dalam perkara dugaan penganiayaan menempuh penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ). Proses perdamaian tersebut difasilitasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu pada tahap penuntutan, Kamis (19/11/2026).

Kedua pihak, baik orang yang berhadapan dengan hukum maupun korban, diketahui sama-sama berprofesi sebagai pengemudi ojek online yang menggantungkan kehidupan sehari-hari dari pekerjaan tersebut.

Advokat sekaligus Penasihat Hukum Moh. Salam, Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt., dari Kantor Hukum TONAKODI, mengapresiasi langkah Kejari Palu yang telah memfasilitasi proses penyelesaian perkara melalui dialog dan kesepakatan perdamaian antara para pihak.

Menurut Firmansyah, pendekatan keadilan restoratif merupakan salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan pemulihan hubungan sosial, kepentingan korban, serta tanggung jawab pihak yang berhadapan dengan hukum.

“Hal yang patut diapresiasi adalah adanya kemauan para pihak untuk menempuh jalan perdamaian. Apalagi, baik klien kami maupun korban sama-sama berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Keduanya merupakan masyarakat pekerja yang sehari-hari mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ujar Firmansyah.

Ia menilai, penyelesaian melalui keadilan restoratif dapat menjadi ruang bagi para pihak untuk memperbaiki hubungan sosial yang sempat terganggu akibat peristiwa tersebut.

Meski demikian, Firmansyah menegaskan bahwa proses perdamaian harus dilandasi kesadaran, ketulusan, dan kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak, tanpa tekanan, intimidasi, maupun paksaan.

Menurutnya, mekanisme keadilan restoratif bukan sekadar mempertemukan korban dan pihak yang berhadapan dengan hukum untuk menandatangani surat perdamaian. Lebih dari itu, terdapat prinsip tanggung jawab dan pemulihan hak korban yang harus diperhatikan.

Ia menjelaskan, ketentuan mengenai keadilan restoratif dalam Pasal 79 hingga Pasal 86 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan pemulihan keadaan semula.

Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa pemaafan korban, penggantian biaya pengobatan, pembayaran ganti rugi, maupun bentuk pemulihan lainnya berdasarkan kesepakatan para pihak.

Selain itu, Pasal 80 KUHAP mengatur sejumlah persyaratan penerapan keadilan restoratif, antara lain berkaitan dengan ancaman pidana, status tindak pidana yang pertama kali dilakukan atau bukan merupakan pengulangan, serta pengecualian terhadap jenis tindak pidana tertentu.

Sementara itu, pada tahap penuntutan, Pasal 85 dan Pasal 86 KUHAP mengatur mekanisme kesepakatan penyelesaian perkara di hadapan Penuntut Umum serta permintaan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Firmansyah juga menyampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi dan kesepakatan antara korban, tersangka, serta keluarga masing-masing pihak.

Menurutnya, pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan persoalan secara lebih manusiawi, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berharap proses perdamaian ini dapat menjadi momentum bagi kedua belah pihak untuk saling memaafkan, memperbaiki hubungan, dan kembali menjalankan aktivitas masing-masing tanpa harus terus dibayangi persoalan hukum,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa kesepakatan perdamaian tidak serta-merta menghapus perkara pidana. Proses tersebut tetap harus memenuhi seluruh persyaratan, pelaksanaan kesepakatan, dan prosedur penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

TONAKODI: Hukum Harus Memberikan Ruang bagi Keadilan

Sebagai Penasihat Hukum Moh. Salam, Firmansyah menegaskan bahwa Kantor Hukum TONAKODI menghormati proses penegakan hukum dan mendukung penyelesaian perkara yang mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan.

Menurutnya, keadilan tidak selalu harus dimaknai dengan penjatuhan hukuman penjara. Dalam perkara yang memenuhi persyaratan hukum, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi salah satu pilihan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi korban maupun pihak yang berhadapan dengan hukum.

“Tujuan hukum bukan hanya memberikan sanksi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kami mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Palu yang telah memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif,” tutup Firmansyah.

Proses perdamaian tersebut menjadi gambaran bahwa penyelesaian perkara pidana juga dapat memperhatikan aspek kemanusiaan, hubungan sosial, dan keberlangsungan kehidupan para pihak.

Bagi dua pengemudi ojek online yang sama-sama menggantungkan penghidupan dari pekerjaan di jalanan, upaya perdamaian diharapkan menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari, sepanjang seluruh prosedur hukum telah terpenuhi.

Pewarta : MSG
Editor : Bidiksulteng.com

Related Articles

Close