BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPOLHUKAM

Warga Bojong Koneng Minta Polda Jabar Usut Dugaan Sengketa Tanah dengan Sentul City

Warga mengaku telah menghadapi persoalan pertanahan selama bertahun-tahun. Mereka mengklaim mengalami kesulitan mempertahankan lahan yang diyakini sebagai milik mereka, termasuk dalam proses pengurusan sertifikat hak milik (SHM). Sebagian warga bahkan mengaku pernah mengalami kriminalisasi ketika memperjuangkan hak atas tanah.

Bidiksulteng.com,BOGOR – Puluhan warga Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, berharap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat menuntaskan berbagai persoalan sengketa tanah di kawasan Sentul. Harapan tersebut disampaikan menyusul langkah penyidik Polda Jawa Barat yang turun langsung memeriksa salah satu lokasi tanah yang dilaporkan bersengketa dengan PT Sentul City Tbk., Rabu (18/11/2026).

Warga mengaku telah menghadapi persoalan pertanahan selama bertahun-tahun. Mereka mengklaim mengalami kesulitan mempertahankan lahan yang diyakini sebagai milik mereka, termasuk dalam proses pengurusan sertifikat hak milik (SHM). Sebagian warga bahkan mengaku pernah mengalami kriminalisasi ketika memperjuangkan hak atas tanah.

Salah satu warga yang melaporkan persoalan tersebut adalah Ozzy Sudiro, pemilik Palemboko Camping Ground di Desa Bojong Koneng. Ia mengklaim memiliki lahan seluas 4,5 hektare yang saat ini diduga masuk dalam klaim penguasaan PT Sentul City Tbk.

“Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang bahwa itu bidang tanah miliknya, melakukan cut and fill, dan mendirikan bangunan. Sehingga terpaksa saya melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat,” ungkap Ozzy, Rabu (18/11/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, sejumlah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat mendatangi lokasi yang dipersoalkan untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan klarifikasi.

Saat pengecekan berlangsung, aktivitas pembangunan masih terlihat di lokasi. Sejumlah bangunan telah berdiri, sementara sebagian lahan lainnya sedang dalam proses pengurukan dan perataan menggunakan material tanah.

Ozzy mengapresiasi langkah penyidik Polda Jabar yang turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan dugaan sengketa tanah tersebut.

“Alhamdulillah, jika sebelumnya pihak kepolisian jarang merespons laporan warga terkait dugaan sengketa dengan PT Sentul City Tbk, kini dengan kepemimpinan Kapolri yang baru dengan visinya Polisi Bersama Masyarakat, laporan kami sudah ditindaklanjuti,” kata Ozzy kepada wartawan.

Ia berharap pemeriksaan lapangan tersebut dapat memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dipersoalkan sekaligus mendorong penegakan hukum secara objektif.

Namun, Ozzy juga menyampaikan dugaan adanya oknum aparat yang membekingi kepentingan korporasi dalam persoalan pertanahan di kawasan Sentul. Ia turut menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah oknum yang disebut memiliki bidang tanah di wilayah tersebut.

Pernyataan tersebut merupakan tudingan narasumber yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Klaim Riwayat Kepemilikan Tanah

Terkait lahan yang dipersoalkan, Ozzy menyatakan memiliki dokumen yang menurutnya menunjukkan riwayat kepemilikan tanah sejak dekade 1980-an.

Ia menjelaskan, riwayat tanah tersebut bermula dari pembelian tiga girik milik warga atas nama Sarta bin Tiong, Juju bin Koneng, dan B. Tumilar. Tanah itu kemudian dibeli oleh seorang purnawirawan jenderal polisi bernama Damanik sebelum akhirnya beralih kepada Ozzy sebagai generasi ketiga.

“Kami memiliki dokumen lengkap mulai dari girik asli yang sudah terdaftar di Agraria sejak tahun 80-an, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pelunasan pajak (SISMIOP) yang rutin kami bayar hingga saat ini,” tegasnya.

Menurut Ozzy, persoalan muncul setelah PT Sentul City Tbk. diduga mengklaim dan menerbitkan sertifikat atas lahan seluas kurang lebih enam hektare di kawasan tersebut. Ia juga menyebut sempat terjadi pemagaran di lokasi.

Ozzy mengungkapkan, pihak perusahaan mengklaim memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2. Namun, ia menyatakan sertifikat tersebut telah dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah.

“Pihak Sentul City mengklaim memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2. Padahal pemerintah sudah mencabut dan membatalkan SHGB Nomor 2 itu,” tandasnya sembari memperlihatkan sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kepemilikan.

Ia menambahkan, lahan sekitar enam hektare yang dipersoalkan tersebut tidak hanya mencakup tanah seluas 4,5 hektare yang diklaim sebagai miliknya, tetapi juga disebut meliputi kawasan permukiman warga yang dihuni sekitar 32 kepala keluarga (KK), sebuah masjid, serta bangunan SD Negeri 06 yang menurutnya telah lama berdiri.

Melalui pemeriksaan lapangan dan klarifikasi dokumen oleh penyidik Polda Jabar, Ozzy berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara transparan sehingga memberikan kepastian hukum bagi warga yang merasa terdampak.

Harapan itu juga disampaikan Ketua RT, mantan Ketua RW, serta sejumlah warga yang hadir di lokasi pemeriksaan.

Warga Lain Ikut Mengaku Dirugikan

Persoalan serupa juga disampaikan Joni, salah seorang warga Bojong Koneng. Ia mengaku kehilangan penguasaan atas tanah seluas 17 hektare yang menurutnya diduga dikuasai pihak lain, termasuk yang dikaitkannya dengan PT Sentul City.

“Saya sudah melapor ke sana-sini, berkas bukti-bukti kepemilikan tanah saya juga sudah diserahkan ke kepolisian bahkan sampai ke DPR RI tapi hasilnya nol. Setelah kasus tanah saya, tak lama kasus tanah Rocky Gerung yang dicaplok,” ungkap Joni, mantan Komisaris Jiwasraya.

Sementara itu, perwakilan Forum Masyarakat Sentul (Formas), Prof. Henry, mengatakan pihaknya juga tengah mendampingi sejumlah warga yang mengaku menghadapi persoalan penguasaan tanah dengan luas keseluruhan sekitar 28 hektare.

Ia menyatakan mendukung langkah warga melaporkan persoalan tersebut kepada kepolisian, terutama setelah adanya dugaan tindakan perusakan di lokasi yang didampingi organisasinya.

“Makanya kami sendiri sangat mendukung upaya pelaporan kasus ini ke kepolisian karena sudah ada upaya pengrusakan di tempat kami. Semua korban berada dalam satu hamparan. Ini kesempatan bagi Polda Jabar karena kasusnya mirip dengan kasus Summarecon,” jelasnya.

Sentul City Belum Memberikan Tanggapan

Hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi awak media kepada PT Sentul City Tbk. belum memperoleh tanggapan. Pihak perusahaan maupun bagian hubungan masyarakat (Humas) Sentul City belum memberikan respons atas sejumlah tudingan dan klaim warga tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang bagi PT Sentul City Tbk. untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, maupun hak jawab terkait pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Proses penanganan laporan oleh Polda Jawa Barat juga perlu ditunggu untuk memperoleh kejelasan mengenai status hukum tanah yang dipersoalkan serta memastikan hak seluruh pihak terlindungi.

Pewarta : MSG
Editor : Bidiksulteng.com

Related Articles

Close