Anwar Hafid dan Kapolda Sulteng Bahas Narkoba, BBM, dan Tambang Ilegal

Bidiksulteng.com,PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H., di ruang kerjanya, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi pemerintah daerah dan kepolisian dalam menangani sejumlah persoalan strategis, mulai dari peredaran narkotika, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga penertiban aktivitas pertambangan.

Audiensi ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Polda Sulteng, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan hukum di wilayah Sulawesi Tengah.

Gubernur Anwar Hafid menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian diperlukan untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang berdampak pada masyarakat.

Menurutnya, penanganan persoalan daerah harus dilakukan secara terpadu, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap bersinergi dengan Polda Sulteng. Persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus kita tangani bersama melalui koordinasi yang kuat, sehingga situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ujar Anwar Hafid.

Pemberantasan Narkoba dan Pengawasan Distribusi BBM

Dalam pembahasan mengenai narkotika, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan kesiapan mendukung langkah Polda Sulteng untuk memperkuat upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh.

Selain narkotika, pengawasan distribusi BBM juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Hal ini menyusul adanya laporan kelangkaan BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Audiensi itu turut menyoroti dugaan praktik penguasaan distribusi BBM oleh oknum tertentu. Persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku guna memastikan distribusi BBM berjalan sebagaimana mestinya.

Penertiban Tambang Ilegal Jadi Perhatian

Di sektor pertambangan, Gubernur dan Kapolda membahas penataan perizinan pertambangan rakyat atau IPERA sebagaimana disebutkan dalam bahan audiensi, serta upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Penggunaan alat berat secara masif dalam aktivitas pertambangan menjadi salah satu perhatian karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum, sekaligus memperhatikan aspek perlindungan dan kelestarian lingkungan.

Penataan sektor pertambangan juga membutuhkan pengawasan yang terkoordinasi agar penegakan aturan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Polda Sulteng diharapkan semakin memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung penegakan hukum, serta menciptakan situasi daerah yang aman dan kondusif bagi pembangunan.

Sinergi pemerintah daerah dan kepolisian menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang aman, tertib, dan sejahtera, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan daerah.

Pewarta : M S G
Editor : Bidiksulteng.com