DPRD Kabupaten Sigi Resmi Menyetujui Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2024

Bidiksulteng.com,SIGI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRD, Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota,Kabupaten Sigi,Propensi Sulawesi Tengah Senin (30/6/2025).

Persetujuan tersebut diberikan setelah seluruh enam fraksi di DPRD menyatakan menerima Ranperda, dengan sejumlah catatan kritis yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebelum Ranperda disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Enam fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda ini, namun disertai catatan-catatan strategis. Ini penting sebagai masukan konstruktif demi perbaikan pengelolaan anggaran ke depan,” ujar Ketua DPRD Sigi, Minhar Tjeho.

Menurut Minhar, catatan tersebut meliputi rendahnya serapan anggaran di beberapa sektor, efektivitas pelaksanaan program, serta transparansi dalam pelaporan penggunaan dana. DPRD menilai, pengelolaan anggaran daerah harus berpihak pada masyarakat dan mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Nuim Hayat, yang hadir mewakili pemerintah daerah, menyampaikan bahwa pihaknya menerima seluruh masukan dari DPRD dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan komitmen Pemda untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

“Kami akan bekerja lebih cermat dan teliti dalam pengelolaan keuangan, sebagai bagian dari upaya bersama untuk kembali meraih opini WTP dari BPK pada tahun anggaran mendatang,” terang Nuim.

Ia juga menambahkan bahwa Ranperda tersebut akan segera disampaikan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk dievaluasi oleh Gubernur sebagai bagian dari proses akhir sebelum disahkan menjadi Perda.

“Evaluasi ini akan memperkuat landasan hukum dan akuntabilitas dokumen pertanggungjawaban. Kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih baik,” pungkasnya.(id)