Gubernur Sulteng Dorong Percepatan Program Tiga Juta Rumah

Bidiksulteng.com,PALU – Gubernur Sulawesi Tengah membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin (28/9/2026).

Rakor tersebut dihadiri para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Gubernur Sulteng menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pelaksanaan program perumahan agar berjalan tepat sasaran.

“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Gubernur.

Ia menyampaikan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah diminta mengambil peran aktif dalam mendukung percepatan pembangunan rumah, terutama di wilayah yang menghadapi kendala distribusi material dan kondisi geografis.

Menurut Gubernur, tantangan pembangunan perumahan di Sulawesi Tengah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian meliputi distribusi material, akses wilayah, pendataan masyarakat penerima manfaat, hingga dukungan pembiayaan.

Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta mengidentifikasi kebutuhan perumahan di masing-masing wilayah serta memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan menjadi prioritas penerima program.

Gubernur juga menekankan bahwa target pembangunan pada 2026 harus menjadi pijakan untuk menyusun langkah yang lebih terukur pada 2027.

Untuk 2026, pemerintah daerah didorong bersama-sama mengejar penyelesaian sekitar 8.000 unit rumah. Sementara target pembangunan 2027 akan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing kabupaten/kota.

“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” katanya.

Ia meminta seluruh kepala daerah mulai menyiapkan data dan kebutuhan pembangunan perumahan sejak sekarang. Dengan demikian, program 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada target angka, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Rumah Layak Huni dan Kemiskinan

Dalam rakor tersebut, Gubernur turut menyoroti keterkaitan antara kondisi rumah tidak layak huni dengan persoalan kemiskinan di sejumlah daerah.

Menurutnya, karakteristik kemiskinan di Sulawesi Tengah memiliki persoalan yang perlu ditangani secara spesifik. Salah satunya adalah masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi, tetapi juga menghadapi persoalan kondisi rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.

Karena itu, pembangunan dan perbaikan rumah layak huni dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sejumlah daerah, seperti Donggala, Sigi, Parigi Moutong, dan wilayah lainnya, disebut perlu mendapatkan perhatian sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing.

Gubernur juga menyampaikan adanya upaya mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari langkah konkret mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.

“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegasnya.

Selain pembangunan fisik, rakor juga membahas perlunya percepatan proses pembiayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program.

Dukungan perbankan diharapkan dapat membantu mempercepat proses pembangunan sehingga pelaksanaan program perumahan tidak terkendala persoalan administrasi dan pembiayaan.

Gubernur meminta para kepala daerah tidak berhenti pada pendataan, tetapi segera mengidentifikasi berbagai hambatan di lapangan dan mencari solusi secara bersama-sama.

Ia juga mendorong keterlibatan dunia usaha serta pihak lain yang memiliki kemampuan untuk mendukung pembangunan perumahan.

“Kalau kita bekerja bersama, pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bekerja, dan seluruh pihak bergerak, maka target yang kita tetapkan bisa kita dorong bersama,” ujarnya.

Rakor tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah, sekaligus menyiapkan target pembangunan perumahan yang lebih terarah dan terukur untuk 2027.

Pewarta : M S G
Editor: Bidiksulteng.com