Pemprov Sulteng Perkuat Kolaborasi BPJS Kesehatan melalui Berani Sehat

Bidiksulteng.com, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui Program Berani Sehat.

Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (21/9/2026).

Forum tersebut melibatkan BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan, rumah sakit, serta sejumlah instansi terkait. Pertemuan menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan di Sulawesi Tengah, khususnya dalam mendukung Program Berani Sehat.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengatakan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan menjadi bagian penting dalam memastikan program kesehatan pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyamakan kembali persepsi kita dalam pelayanan kesehatan, khususnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui Program Berani Sehat,” ujar Reny.

Menurutnya, sejak Program Berani Sehat dilaksanakan, pemerintah daerah terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan administrasi.

Hingga saat ini, sekitar 217 ribu masyarakat Sulawesi Tengah disebut telah menikmati manfaat Program Berani Sehat. Capaian tersebut, menurut Reny, menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam memperluas akses pelayanan kesehatan.

Reny menjelaskan, salah satu dukungan dalam pelaksanaan Berani Sehat adalah pemanfaatan aplikasi SeHati. Aplikasi tersebut memungkinkan status kepesertaan masyarakat diverifikasi ketika menghadapi persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan.

Melalui integrasi tersebut, pasien yang belum memiliki kartu atau mengalami status kepesertaan tidak aktif dapat diverifikasi melalui aplikasi SeHati sehingga proses pelayanan dapat dilakukan lebih cepat.

“Aplikasi SeHati ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinas Sosial. Ini yang harus kita terus perkuat supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terhambat karena persoalan administrasi,” jelasnya.

Reny menilai pembaruan data menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, memperbarui data secara berkala agar kebutuhan masyarakat terhadap jaminan kesehatan dapat diketahui secara lebih akurat.

Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan adanya masyarakat yang terlewat dalam pendataan serta menghindari data ganda atau data yang sudah tidak relevan.

“Data ini harus terus kita update. Kalau datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang harus kita bantu dan pelayanan bisa diberikan dengan lebih tepat,” tegasnya.

Reny juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat. Pada 2026, pemerintah provinsi mengalokasikan sekitar Rp121 miliar untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Selain itu, pemerintah provinsi turut membantu membiayai masyarakat kurang mampu yang belum dapat ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota. Pada 2025, dukungan pembiayaan tersebut disebut mencapai sekitar Rp68 miliar.

“Pemerintah provinsi hadir untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita bekerja untuk rakyat Sulawesi Tengah,” kata Reny.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur menegaskan bahwa kerja sama pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kepesertaan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan.

Ia meminta seluruh pihak menjadikan berbagai tantangan yang masih ditemukan di lapangan sebagai persoalan bersama yang perlu diselesaikan melalui koordinasi dan kolaborasi.

“Apapun masalah dan tantangannya, mari kita hadapi bersama. Yang paling penting adalah masyarakat Sulawesi Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” pungkasnya.

Forum tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi bersama terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan di Sulawesi Tengah. Evaluasi mencakup penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPJS Kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dr. Dra. Novalina, M.M., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dr. Syahriar, M.Kes., Ketua Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Hidayat Pakamundi, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan beserta jajaran BPJS Kesehatan Regional Sulawesi Tengah, serta para pemangku kepentingan terkait.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan Sulteng

Pewarta : M S G

Editor : Bidiksulteng.com