Pemprov Sulteng Tegaskan CSR Rp355 Miliar Perusahaan Tambang Berupa Pekerjaan Infrastruktur

Bidiksulteng.com,Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Sulawesi Tengah tidak diberikan dalam bentuk dana tunai kepada pemerintah daerah.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMBPR) Sulawesi Tengah, Dr. Faidul Keteng, menjelaskan bahwa kontribusi tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan yang akan dikerjakan langsung oleh perusahaan-perusahaan terkait.

“Proyek perbaikan dan pembangunan peningkatan jalan itu dikerjakan sendiri oleh perusahaan tambang tersebut. Pemerintah Provinsi menerima hasil atau asetnya,” kata Faidul Keteng saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, Jumat (12/6/2026).

Menurut Faidul, komitmen tersebut merupakan hasil pertemuan antara Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan manajemen 16 perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (10/6/2026), disepakati bahwa program CSR akan difokuskan pada pembangunan dan peningkatan kualitas dua ruas jalan strategis.

Dua ruas jalan yang menjadi sasaran program tersebut yakni Ruas Jalan Towi–Kolonodale serta Ruas Jalan Buleleng–Matarape.

“Hasil pertemuan Gubernur Sulawesi Tengah dengan manajemen perusahaan tambang disepakati bahwa dua ruas jalan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan untuk dibiayai melalui program CSR dengan nilai total sekitar Rp355 miliar,” ujar Faidul.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas komitmen perusahaan-perusahaan tambang yang bersedia berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur daerah.

“Alhamdulillah, perusahaan-perusahaan tambang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut Anwar, kolaborasi tersebut menjadi salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Ia menilai sinergi dengan dunia usaha dapat menjadi alternatif dalam mendukung pembangunan infrastruktur tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, pembangunan jalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Di tengah keterbatasan fiskal, kita harus mampu menghadirkan inovasi. Bagi kami, ini adalah inovasi di tengah efisiensi. Sulawesi Tengah menyambut baik kesepakatan ini karena tujuannya sama, yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata Anwar.

Berdasarkan kesepakatan yang disampaikan, pembangunan Ruas Jalan Towi–Kolonodale akan dibiayai oleh konsorsium yang terdiri dari 16 perusahaan tambang. Ruas tersebut direncanakan mendapatkan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sepanjang sekitar 13 kilometer.

Sementara itu, pembangunan Ruas Jalan Buleleng–Matarape akan ditangani oleh satu perusahaan tambang yang bertanggung jawab membiayai dan melaksanakan pekerjaan pada koridor jalan tersebut.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta melalui program CSR dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Sulawesi Tengah.

Penulis : MSG

Editor : Bidiksulteng.com