Dihari Terakhir 503 Ketua DPRD Ikuti KPPD Lemhannas, Bahas Ketahanan Ekonomi dan Asta Cita

Bidiksulteng.com,Magelang – Sebanyak 503 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Minggu (19/4/2026).

Pada hari kelima pelaksanaan kegiatan, peserta menerima sejumlah materi strategis terkait ketahanan nasional. Sesi pertama pada pukul 08.00–09.00 WIB membahas ketahanan dan kemandirian ekonomi yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Selanjutnya, pada pukul 09.00–11.00 WIB, peserta mendapatkan materi mengenai dukungan pemerintah terhadap Asta Cita di bidang pertahanan, kemandirian, serta penegakan hukum. Materi ini disampaikan oleh tiga narasumber, yakni Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Minhar Tjeho, S.Ag., M.H., yang turut menjadi peserta, menyampaikan bahwa ketahanan dan kemandirian ekonomi merupakan aspek penting dalam hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah.

“Ketahanan dan kemandirian ekonomi mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD memiliki sejumlah peran strategis dalam mendukung hal tersebut, di antaranya melalui fungsi penganggaran, pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta penyusunan kebijakan ekonomi daerah.

Selain itu, DPRD juga berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar pembangunan ekonomi dapat berjalan efektif dan efisien.

Terkait materi dukungan pemerintah terhadap Asta Cita, Minhar menyebut hal tersebut penting dalam memperkuat ketahanan dan keamanan nasional. Menurutnya, DPRD dapat berkontribusi melalui pengesahan anggaran, penyusunan kebijakan, serta pengawasan di bidang pertahanan dan penegakan hukum.

“DPRD juga dapat memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut,” katanya.

Kegiatan KPPD Lemhannas RI ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dan pada hari kelima ditutup oleh panitia. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah dalam menghadapi tantangan strategis di tingkat nasional maupun daerah.

Editor : Bidiksulteng.com