Wakil Ketua DPRD Sigi, Ikra Ibrahim, menghadiri launching Posyandu  SPM   Dirangkaikan dengan RAKERDA Di Kecamatan Palolo

Bidiksulteng.com,Sigi – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Ikra Ibrahim, menghadiri launching Posyandu enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Sigi di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (9/1/2026).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae dan Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi, serta dirangkaikan dengan sesi diskusi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat setempat.

Turut hadir dalam kegiatan itu anggota DPRD Sigi dari Daerah Pemilihan Palolo, yakni Dinie Dewi Mariaty selaku Ketua Komisi II, Yakub Ntango dari Komisi III, serta Suhardi dari Komisi I. Hadir pula seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kabupaten Sigi, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader Posyandu, serta Tim Penggerak PKK.

Dalam sambutannya, Ikra menjelaskan pembagian tugas komisi di DPRD Sigi. Komisi I membidangi pemerintahan, hukum, kesehatan, kepegawaian, serta kependudukan. Komisi II membidangi perekonomian dan keuangan, sedangkan Komisi III menangani pembangunan dan infrastruktur.

“Kalau ada keluh kesah yang ingin disampaikan, silakan kepada anggota DPRD Komisi I, II, dan III,” ujar Ikra di hadapan peserta.

Ia mengatakan bahwa kegiatan launching Posyandu enam bidang SPM ini menjadi momentum penting untuk mendekatkan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat desa.

Ikra mengapresiasi langkah Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae yang turun langsung ke berbagai kecamatan guna melaksanakan rapat kerja, setelah sebelumnya dilakukan di Pipikoro, Kulawi Selatan, serta sejumlah wilayah lainnya.

“Sebagai anggota legislatif, tugas kami meliputi persetujuan anggaran, pembuatan regulasi, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kami sangat mengapresiasi Bupati Sigi dan juga Tim PKK yang turun langsung ke rumah-rumah masyarakat,” katanya.

Ia juga menyinggung perubahan peran Posyandu sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Jika sebelumnya Posyandu identik dengan pelayanan penimbangan balita dan imunisasi, kini cakupannya meluas pada enam bidang Standar Pelayanan Minimal.

“Sekarang Posyandu bisa menjadi tempat menyampaikan keluh kesah masyarakat desa, karena enam SPM itu mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial,” jelasnya.

Menurut Ikra, kader Posyandu menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena itu, ia berharap perluasan peran ini tidak menjadi beban, melainkan menjadi peluang memperkuat pelayanan publik di tingkat desa.

“Melalui enam bidang SPM ini, perhatian kita terhadap masyarakat Kabupaten Sigi semakin meningkat,” tambahnya.

Ikra juga menekankan pentingnya penyelarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Kabupaten Sigi, hingga APBDes desa agar target pembangunan daerah, khususnya penurunan angka stunting dan kemiskinan, dapat tercapai.

“Semua ini membutuhkan kolaborasi dari tingkat atas sampai bawah. Alhamdulillah, Pak Bupati hari ini turun langsung menjemput program-program dari bawah, baik itu aspirasi masyarakat, kajian OPD, maupun hasil lobi ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ikra mengungkapkan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam persetujuan anggaran, terlebih setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 dan 2 Tahun 2025 terkait efisiensi serta penyesuaian dana transfer ke daerah.

“Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Sigi yang sebelumnya sekitar Rp1,4 triliun kini tersisa sekitar Rp1,2 triliun akibat kebijakan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang berhasil memperoleh dukungan pusat, termasuk program rehabilitasi 31 jaringan irigasi serta bantuan Inpres jalan daerah senilai Rp100 miliar yang dialokasikan untuk lima ruas jalan.

“Itu merupakan hasil lobi Bapak Bupati ke pemerintah pusat. Kami sangat mengapresiasi langkah tersebut, termasuk gerak cepat ibu-ibu PKK yang turun langsung melaksanakan rapat kerja Posyandu karena masih banyak wilayah yang membutuhkan sentuhan langsung pemerintah,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Sigi tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan kesehatan reproduksi guna mendukung upaya Posyandu dalam menekan angka stunting, kemiskinan, serta persoalan sosial lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Ikra turut menyampaikan aspirasi dari pemerintah kecamatan dan desa terkait rencana pembangunan ruang terbuka hijau atau taman budaya di Kecamatan Palolo.

“Mereka sudah menyiapkan lahannya di belakang kantor kecamatan. Mudah-mudahan jika anggaran sudah stabil, masyarakat Palolo dan sekitarnya bisa memiliki ruang terbuka untuk kegiatan olahraga, keagamaan, maupun sosial, sehingga anak-anak muda memiliki wadah beraktivitas yang positif,” pungkasnya. (Id)