Menjawab Kritik dengan Data dan Kerja Nyata: Kinerja Bupati Sigi Terukur dan Berdampak

Bidiksulteng.com,SIGI – Kritik adalah bagian dari demokrasi. Namun, tudingan bahwa Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae hanya sibuk pada kegiatan seremonial dan kurang bekerja substantif perlu dijawab dengan data objektif dan capaian terukur. Pemerintahan yang efektif tidak diukur dari persepsi visual kegiatan, melainkan dari indikator makro pembangunan dan perubahan nyata di lapangan.

Kerja nyata Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae tidak hanya diukur dari keberadaan di balik meja kerja, tetapi dari kemampuan membangun komunikasi publik, memperkuat kolaborasi, ,memastikan program prioritas terealisasi secara efektif, dan prestasi melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini termanifestasikan lewat data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan di Kabupaten Sigi pada tahun 2025 tercatat sebesar 10,47 persen, turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,06 persen.

Penurunan sebesar 1,59 persen dalam satu tahun bukanlah capaian administratif semata, melainkan refleksi dari kebijakan fiskal daerah, intervensi sosial yang tepat sasaran, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, tren ini menunjukkan konsistensi perencanaan dan efektivitas implementasi program pengentasan kemiskinan.

Tidak hanya pada indikator ekonomi, capaian monumental juga terlihat pada sektor kesehatan. Berdasarkan data e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan, angka stunting di Kabupaten Sigi pada 2025 berhasil ditekan menjadi 11,55 persen.

Angka ini turun drastis dari 33 persen pada tahun 2024. Penurunan lebih dari 20 persen dalam satu tahun merupakan capaian luar biasa dalam intervensi kesehatan masyarakat.
Poin-poin penting keberhasilan penurunan stunting tersebut meliputi:
* Tren penurunan drastis, dari 33% menjadi 11,55%.
* Metodologi terukur, berbasis data e-PPGBM yang terintegrasi nasional.
* Kolaborasi lintas sektor, melalui penguatan TPPS, PKK, camat, pemerintah desa, serta dukungan TNI/Polri.
* Optimalisasi layanan posyandu, khususnya bagi ibu hamil dan anak berisiko.

Keberhasilan ini mengangkat posisi Kabupaten Sigi dari peringkat ke-12 menjadi peringkat ke-9 dalam penanganan stunting di Sulawesi Tengah.

Di sektor lingkungan dan penegakan hukum, langkah tegas juga ditunjukkan. Berdasarkan data Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL), sebelumnya terdapat tujuh lokasi tambang emas ilegal di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, seperti di Kintabaru (0,13 ha), Ueloe (0,3 ha), Sibowi (0,5 ha), dan Kangkuro (2,5 ha). Pada masa kepemimpinan Bupati Mohamad Rizal Intjenae dan Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi, seluruh aktivitas tambang ilegal tersebut telah dihentikan.

Kebijakan ini bukan keputusan populer, tetapi keputusan strategis demi menjaga kelestarian kawasan konservasi dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Publik perlu memahami bahwa kegiatan seremonial dalam tata kelola pemerintahan bukanlah sekadar formalitas, melainkan bagian dari fungsi koordinasi, konsolidasi kebijakan, serta simbol komitmen terhadap program strategis. Di balik setiap agenda publik, terdapat proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat luas.

Kinerja pemerintahan seyogianya dinilai melalui indikator makro pembangunan:
* Kemiskinan menurun.
* Stunting turun drastis.
* Tambang ilegal dihentikan.
Data menunjukkan bahwa Kabupaten Sigi bergerak ke arah yang lebih baik. Kritik tetap penting sebagai kontrol sosial, namun narasi harus dibangun di atas fakta, bukan asumsi.

Pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen melanjutkan kerja-kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, memperkuat transparansi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil bermuara pada kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan daerah.(**)