Sekdaprov Sulteng Hadiri Konsultasi Publik Penyusunan Masterplan Pengelolaan Darat dan Laut Terintegrasi Regional PADAGIMO

Bidiksulteng.com,Palu – Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, menghadiri Konsultasi Publik Penyusunan Masterplan Pengelolaan Darat dan Laut Terintegrasi Regional PADAGIMO. Kegiatan ini berlangsung di Ruangan Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis pagi (18/12/2025).

Konsultasi publik tersebut menjadi langkah strategis dalam merumuskan arah pembangunan jangka menengah dan panjang daerah. Kegiatan ini tidak sekadar agenda formal, melainkan bagian penting dari proses perencanaan terpadu yang akan menjadi fondasi kebijakan pembangunan Sulawesi Tengah ke depan.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Novalina menyampaikan bahwa penyusunan masterplan merupakan salah satu output dari Proyek SOLUSI (Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia), hasil kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman melalui Bappenas dan BMUV (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz). Proyek ini didukung oleh ICRAF Indonesia ( international Centre for Research in Agroforestry) bersama konsorsium mitra dan mencakup wilayah Regional PADAGIMO, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong.

“Penyusunan masterplan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan pengelolaan ruang darat dan laut yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Saat ini, hanya tiga provinsi di Indonesia yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jerman, yaitu Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, dan Bangka Belitung,” ujar Novalina.

Dokumen masterplan ini bertujuan memberikan arah pengelolaan ruang darat dan laut yang terintegrasi dalam satu kesatuan ekosistem. Aktivitas di wilayah hulu berpengaruh langsung terhadap kualitas pesisir dan laut, sementara kondisi laut turut menentukan keberlanjutan perikanan serta perekonomian masyarakat pesisir.

“Melalui masterplan ini, pemerintah daerah akan menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut, termasuk melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) khusus untuk mengimplementasikan masterplan yang sedang dibahas,” tambahnya.

Sulawesi Tengah dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia. Wilayah ini memiliki bentang hutan yang luas, kawasan lindung, sungai-sungai besar, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta akses strategis ke Teluk Tomini dan Selat Makassar. Namun, potensi tersebut juga dihadapkan pada tantangan seperti alih fungsi lahan di wilayah hulu, degradasi lingkungan pesisir, tekanan pemanfaatan ruang yang belum terintegrasi, serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim.

Dalam sepuluh tahun terakhir, lebih dari 90 persen bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi. Kondisi ini juga dirasakan di Sulawesi Tengah dengan meningkatnya kejadian banjir, longsor, cuaca ekstrem, gelombang tinggi, serta degradasi pesisir. Situasi tersebut menegaskan pentingnya perencanaan yang tidak hanya memotret kondisi saat ini, tetapi juga mengantisipasi kebutuhan ruang dan risiko bencana di masa depan.

Konsultasi publik ini menjadi tahapan krusial untuk membahas draf masterplan secara terbuka. Forum ini bertujuan menyampaikan hasil penyusunan dokumen sekaligus menghimpun masukan substantif dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, kelompok masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil guna menyempurnakan strategi pembangunan daerah.

“Hari ini kami membahas perencanaan sekaligus menerima masukan dari kalangan akademisi Universitas Sulawesi Tengah. Seluruh masukan tersebut akan dirumuskan dalam rencana aksi. Melalui konsultasi publik ini, kami ingin memastikan dokumen masterplan bersifat inklusif, berbasis data, dan dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan serta karakteristik Sulawesi Tengah,” jelas Novalina.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk menjadikan masterplan ini sebagai rujukan resmi dalam penyusunan berbagai kebijakan daerah, termasuk RPJMD periode berikutnya, harmonisasi RTRW Provinsi, serta penyusunan rencana sektoral di bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup.

“Masterplan ini akan menjadi acuan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi hijau dan biru sekaligus menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Feri Johana, Peneliti CIFOR–ICRAF Indonesia, menyampaikan bahwa pendekatan Pokja SOLUSI merupakan model baru dalam memperkuat keterkaitan pengelolaan bentang darat, pesisir, dan laut sebagai satu kesatuan sistem ekologis dan sosial yang saling terhubung.

Ia menambahkan, perencanaan terintegrasi darat dan laut menjadi pendekatan penting untuk memastikan kesehatan lingkungan serta keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang.

“ICRAF ingin menjadi bagian dari pembangunan Sulawesi Tengah demi keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan generasi yang akan datang,” ujarnya.

Turut hadir Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. Moh. Arif Latjuba, S.E., M.Si., Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Sultanisah, S.T., M.T., serta akademisi, organisasi masyarakat, lembaga konsorsium, dan para peserta Pokja Masterplan.(id)